KOTA MALANG – Tak ada kerusuhan pada saat ratusan Mahasiswa melakukan aksi suarakan aspirasi di bundaran balai Kota Malang, Selasa (18/02) yang lalu.
Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono, di Mapolresta Malang Kota, Jumat (21/2).
Penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kampus di Kota Malang antara lain BEM Malang Raya, perwakilan kelompok Cipayung, dan Asuro tersebut berjalan aman.
BeritaTerkait
Polresta Malang Kota Polda Jatim mengawal jalannya aksi yang diikuti sekitar 800 peserta.
Sejak titik kumpul di sekitar Stadion Gajayana, aparat kepolisian telah mengawal pergerakan massa aksi yang melakukan longmarch melalui rute Jl. Semeru – Jl. Kahuripan – Jl. Tugu hingga tiba di Gedung DPRD Kota Malang.
Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban serta menghindari adanya potensi gangguan kamtibmas selama aksi berlangsung.
Meski dalam perjalanan terdapat aksi bakar ban dan aksi coret poster Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk ekspresi dari peserta aksi, namun aksi masa berlangsung dalam kondisi yang aman dan kondusif.
Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Prasetya dari IMM Malang.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono,sebagai penanggung jawab pengamanan mengapresiasi sikap tertib para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam bahasa Walikan khas Malang, Kapolresta Malang Kota menyampaikan, “Rutam Nuwus”, yang berarti “Terima Kasih” kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat yang telah menyuarakan pendapat mereka dengan damai.
Kombes Pol Nanang menegaskan bahwa aksi tetap berlangsung dalam kondisi yang aman dan kondusif.
“Para peserta aksi tetap menjaga ketentraman Kota Malang, dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib,” ujar Kombes Pol Nanang.
Sesampainya di Gedung DPRD Kota Malang, peserta aksi menuntut bertemu dengan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Wakil Ketua Rimza, serta perwakilan fraksi lainnya.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam 100 hari kerja yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat.
Kebijakan tersebut termasuk isu pemangkasan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan berdampak pada dunia akademik.
